RUU Cipta Kerja Omnibus Law Disahkan DPR 8 Oktober, Ini Fakta-faktanya

 

CrownQQ - Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) telah mendapat persetujuan dari Badan Legislasi DPR dan pemerintah. RUU Omnibus Law selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 8 Oktober pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja dapat menimbulkan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah "Lebih penting lagi manfaat yang akan diperoleh masyarakat setelah berlakunya UU Cipta Kerja," Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2020).

BACA JUGA :  Yes! 5 Tanda Kalau Si Dia Sering Memikirkan Kamu

Berikut beberapa fakta tentang RUU Cipta Kerja :

Proses pembahasannya kilat

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna. Penyusunan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR cukup cepat dibandingkan pembahasan RUU lainnya. Padahal, awalnya RUU Cipta Kerja ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus, meski di tengah pandemi COVID-19.

Pro dan Kontra

Sebelum akhirnya disetujui DPR Baleg dan Pemerintah, RUU Cipta Kerja Omnibus Law sempat menuai kontroversi dari kalangan pekerja atau asosiasi buruh, apalagi jika dibahas di tengah pandemi COVID-19.

Namun, tidak semua fraksi di DPR setuju dengan disahkannya RUU Cipta Karya Omnibus Law. Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Agen BandarQ

Fraksi Partai Demokrat menilai RUU Cipta Kerja itu cacat prosedur. Fraksi PKS juga menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PKS yang diwakili oleh Ledia Hanifa Amaliah menyatakan menolak karena arah dan ruang lingkup pengaturan RUU Cipta Kerja telah berdampak pada lebih dari 78 UU.

Partai PK Sejahtera menyadari bahwa substansi regulasi yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas bagi praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia, sehingga diperlukan pertimbangan. Secara mendalam apakah aspek formal dan materiil undang-undang tersebut sudah sesuai dengan koridor politik hukum nasional yang kita sepakati bersama, ”ujar anggota Komisi X DPR RI ini.

CrownQQ Agen DominoQQ BandarQ dan Domino99 Online Terbesar

Kritik

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keputusan DPR bersama pemerintah membawa omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ke sidang paripurna.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai keputusan itu hanya keinginan DPR dan pemerintah. Lucius menilai penggunaan pandemi terlihat jelas dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Rancangan RUU Cipta Kerja menurut Lucius juga menunjukkan misi terselubung DPR dan pemerintah. Domino99 Online Terbesar

Padahal, jelas pandemi dengan semua protokol yang dibuat oleh pemerintah bukanlah waktu yang tepat untuk proses pembahasan RUU yang ideal. Dengan melakukan pembahasan di tengah situasi pandemi, terlihat bahwa misi terselubung pemerintah dan DPR yang atas dasar misi tersebut menghindari partisipasi masyarakat, ”kata Lucius.

Pasal Krusial

Beberapa poin dari RUU Cipta Kerja yang merugikan membuat masyarakat khawatir. Dari 11 cluster yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja, ancaman terhadap pekerja kantoran berasal dari cluster tenaga kerja.

Beberapa pasal yang mengancam pekerja kantoran jika RUU Cipta Kerja disahkan, yaitu pemotongan waktu istirahat, upah, rentan PHK, dan kontrak hidup.

Sampai saat ini, penolakan RUU Cipta Kerja tidak hanya diajukan oleh pekerja, tetapi juga oleh petani, nelayan, dan pekerja kantoran. Agen BandarQ